Ekonomi

Issue Neo liberal dan masa depan ekonomi indonesia
( Ekonomi dan politik)

Ada netizen bertanya kepada saya bahwa ekonomi Jokowi itu berorientasi kepada neo liberal. Saya hanya tersenyum. Untuk menjawab pertanyaan netizen itu saya ingin jelaskan sedikit apa itu Neoliberal. Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Apalagi dengan fakta bahwa semua barang public dikembalikan kepada mekanisme pasar seperti Listik dan Subsidi BBM di pangkas. Ini jelas melanggar UU dasar 45

Benarkah ? Saya bisa jawab bahwa ini benar adanya walau tidak seratus persen benar. Tapi mengapa sampai indonesia masuk dalam neoliberal? bukankah indonesia mengacu kepada ekonomi Pancasila yang berfocus kepada ekonomi kerakyatan? Saya katakan bahwa pada saat sekarang pemerintah hanya melaksanakan UU dan aturan yang sudah ada.Tidak mungkin pemerintah bekerja diluar UU. Dan kalau kini terkesan pemerintah melaksanakan kebijakan neoliberal maka begitulah keadaan negeri ini sebenarnya setelah dilakukannya amandemen UUD 45. Tak banyak public yang tahu bahwa pancasila sebagai palsafah Negara tidak lagi ada korelasinya dengan UUD. Semua sudah berubah. Yang tidak beruabah tentang  Ketuhanan, persatuan, kemanusiaa, musyawarah dan keadilan social.

Bagaimana ceritanya sampai begitu ? Pada tahun 2002, OECD berkantor di DPR sebagai mentor melakukan amandemen  UUD 45. Semua partai yang kini berkuasa adalah mereka yang merubah UUD 45. Dari 194 ayat, 3 Pasal Aturan Tambahan, 2 Aturan Peralihan yang terdapat dalam UUD 2002 hanya 25 ayat yang terdapat dalam UUD 45 dipertahankan. Jadi ini bukan amendment tapi merubah UUD 45. Bagaimana struktur Indonesia setelah perubahan UUD 45 ini ?

1) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan langsung oleh rakyat; (2) MPR hanyalah sekedar majelis pertemuan bersama (joint session assembly) yang tidak punya kewenangan mengubah dan menetapkan UUD karena bukan merupakan lembaga tertinggi pelaksana kedaulatan rakyat; (3) menggunakan sistem presidensial, dan (4) memisahkan perekonomian nasional dengan kesejahteraan  sosial sehingga mengakibatkan sistem perekonomian Negara tidak lagi dilandasi oleh asas pemerataan dan kekeluargaan untuk menciptakan keadilan sosial, tetapi telah berubah menjadi sistem ekonomi pasar dan bebas seperti pemikiran ekonomi kapitalistis.

Bagaimana dengan ekonomi kerakyatan ? Pada tahun 2002, Asian Development Bank memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung Program Financial Governance and Social Security Reform ( FGSSR) senilai USD 250 juta. Ada dua agenda besar dari program ini, yaitu mereformasi koperasi dan jaminan social dalam Blue Print Economic reform. ST-MPR 2002. Itu kerika Amin Rais jadi Ketua MPR. Nah secara konstitusional, ekonomi kerakyatan, jaminan sosial tidak lagi menjadi program nasional yang masuk sebagai pos belanja tapi masuk dalam pos Fiskal atau pembangunan. Artinya kebijakan yang harus memberikan dampak langsung terhadap penerimaan pajak dan kekuatan fundamental ekonomi.

Apa yang terjadi ? Tidak ada lagi perlakuan istimewa kepada satu pelaku ekonomi. Siapa saja dapat mengusahakan perekonomian secara bebas alias liberalisasi perekonomian. Hal ini tertuang dalam ayat selanjutnya yaitu UU 45 pasal 33 ayat 5 dimana ketentuan lebih lanjut diatur UU. UU yang mana? lihat saja UU penanaman modal dan UU PMA yang kental sekali nuansa liberalnya. Negara tidak lagi sebagai pemilik SDA secara phisik tapi pengendali SDA melalui pemberian konsesi kepada dunia usaha, yang mana pemerintah hanya berhak atas bagi hasi dan pajak. Dari penerimaan inilah ekspansi APBN dapat dilakukan. Artinya, benar benar APBN itu bergantung dari pajak dan bagi hasil. Negara sangat butuh dunia usaha. Engga ada pajak, ya bangkrut.

Dengan keadaan tersebut diatas, Jokowi sadar bahwa siapapun yang akan jadi Presiden maka dia harus menghadapi masalah yang disebut dengan jebakan APBN.  Mengapa saya katakan jebakan APBN? Karena latar belakang dan sejarah APBN kita tersandera oleh dua hal yaitu pertama , kewajiban membayar cicilan  hutang dan bunga sebagai warisan era presiden sebelumnya. Kedua, anggaran belanja pegawai dan belanja rutin yang semakin membesar karena dampak dari adanya pemekaran wilayah dan beban subsidi yang terus membesar. Nah apakah jokowi tunduk dengan jebakan APBN sehingga patuh dengan konsep neoliberal ?

Ketika Jokowi terpilih sebagai presiden, saya menanti cemas.Apa yang akan dia lakukan? Apakah mengikuti platform ekonomi seperti era presiden sebelumnya? Saya lega karena Jokowi tidak menyalahkan pemerintah sebelumnya dan mengeluh terhadap platform ekonomi yang pro pasar walau agenda Nawacitanya adalah ekonomi kerakyatan. Jokowi tidak mungkin melakukan perubahan radikal terhadap UU yang ada karena secara politik suaranya terbatas di DPR. Jadi apa yang di lakukan Jokowi ?  Pertama, restruktur hutang agar lebih besar hutang kedalam negeri.. Sehingga hutang negara adalah cermin kemandirian rakyat membiayai pembangunan melalui pasar obligasi dan SUKUK. Kedua, focus keluar dari jebakan APBN dengan memotong anggaran belanja rutin. Caranya?  menggeser anggaran subsidi dari pos belanja rutin ke Pos Fiskal sehingga pemerintah punya kekuatan besar sebagai penggerak sector real. Artinya pemerintah lead atas pertumbuhan ekonomi dan tidak sepenuhnya tergantung pasar atau dunia usaha.

Dengan dana fiscal diatas Rp.300 Triliun maka pemerintah bisa mengintervensi sector produksi khususnya petani agar terjadi swasembada pangan, menggerakan ekonomi desa melalui dana desa agar desa menjadi basis ekonomi rakyat yang kokoh, membangun insfrastruktur eonomi seperti jalan, pelabuhan, bandara, agar logistic system efisien sehingga bisa menekan harga produksi, merevitalisasi Industri hulu dan memperluas industry pengolahan makanan seperti gula, garam. Meningkatkan modal BUMN agar mampu bersaing dengan asing.  Kebijakan memotong belanja rutin memang tidak popular karena membuat orang yang berada di comfort zone merasa terganggu dan mereka tentu marah dengan segala alasan.Itu biasa saja di alam demokrasi.

Ekonomi Indonesia diantara negara ASEAN.
40% kekuatan Ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia. Ekonomi Vietnam dan Filipina melaju lebih kencang pada kuartal III 2017 lalu, mengalahkan Tiongkok yang melemah ke level 6,8%. Pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 7,46% pada kuartal III. Sementara itu, ekonomi Filipina tumbuh 6,9% pada kuartal III. Akselerasi ekonomi juga dialami Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ekonomi Singapura bahkan tercatat melonjak signifikan dari kisaran 2% pada kuartal I dan II menjadi 5,2% pada kuartal III. Pencapaian tersebut merupakan yang tertinggi dalam hampir empat tahun belakangan. Industri manufaktur masih menjadi motor pemacu ekonomi.  Tapi tahukah anda, kalau Indonesia hanya Sulawesi maka lihatlah pertumbuhan ekonomi Sulawesi, yaitu diatas 6% atau sama dengan vietnam dan philipina.

Mengapa secara nasional indonesia justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan di level 5% sepanjang tahun ini?  Karena sebelumnya tidak seluruh wilayah indonesia itu diurus negara. Ada wilalyah luar jawa yang rendah ekonominya. Dan ini harus di benahi agar keadilan ekonomi terjadi di seluruh wilayah. Disamping itu Indonesia masih berusaha sembuh dari penyakit kronis ekonomi masa lalu yang 10 tahun berorientasi kepada konsumsi publik, rente ekonomi dan bergantung kepada komoditas utama, yang mencapai titik teredah di 2014. Di era Jokowi upaya penyembuhan sedang berlangsung dengan orientasi ekonomi dari konsumsi ke produksi dan memangkas ekonomi rente.  Denga keadaan itu pertumbuhan masih positip dimana GNP  3% diatas laju petumbuhan penduduk yang  2%.  Artinya dalam kondisi berdarah dan sakit kronis masih bisa tumbuh secara real.

Kesimpulan.
Focus pada program penyehatan melalui ekspansi pemerintah di dibidang insfrastruktur ekonomi, yang setiap tahun anggaran fiskal terus naik, bahkan tahun ini bisa diatas Rp. 400 triliun. Yang baru dirasakan dampaknya ke sektor real diatas 3 tahun. Artinya tahun 2018 baru bisa dirasakan.  Dan sepertinya perbaikan yang dicapai disertai berkah Tuhan, yaitu pada momnetum yang tepat. Mengapa ? harga komoditas utama seperti CPO, batubara mulai naik di pasar dunia. Namun tahun depan politik menuju Pemilu 2019  akan semakin memanas, yang tentu akan berdampak terhadap proses perbaikan ekonomi.  Lawan politik Jokowi akan beruha meniupkan politik agar semakin memanas. Hanya satu solusi nya ? Jokowi harus dua periode atau ekonomi kita akan kehilangan momentum untuk bertransformasi menjadi 5 kekuatan ekonomi dunia di tahun 2025.